oleh

Ridwan, SE Kades Sungai Baung Jambi Kebal Hukum. Laporan Ke Bawaslu Kandas

POLISI NEWS, BATANGHARI – Ibarat kepala dibenturkan ke tembok. Itulah perumpamaan waga yang melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Batanghari Muara Bulian. Pasalnya, laporan yang diterima Rifqi Aflina “dicuekin” alias tidak digubris.

Laporan 17 Nopember 2023, dengan surat No. 002 LP/PL/Kab./05.03/XI/2023 warga melaporkan Ridwan, SE, Kepala Desa Sungai Baung, diduga melakukan pelanggaran. Kampanye Parpol, memanfaaatkan waktu reses mengundang massa dengan menggunakan kop dan Stempel dan tanda tangan basah sebagai Kepala Desa. Dalam Peraturan Kepala Desa, menurut Kadis PMD Kabupaten Batanghari, Kepala Deda tidak boleh berpolitik apalagi menggalang masa untuk calon tertentu.

Menindak lanjuti Laporan Pengaduan Masarakat, Ketua Bawaslu Kaspun Nazir, S.Hum, M.Hum, mengatakan, berdasarkan hasil kajian, laporan tersebut tidak memenuhi syarat (materil) tentang Pelangaran Peraturan Undang Undang Lain.

Hasil kajian yang dibuat Ketua Bawaslu, merupakan Putusan yang tidak memenuhi Unsur. Ketua Bawaslu tidak melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor. Padahal, Terlapor Kepala Desa Sungai Baung Ridwan SE diduga terlibat Politik Praktis, bersama Akmaludin, Anggota DPRD Provinsi dari partai PDIP, diduga melakukan pelanggaran Ketentuan aturan RESES.

Rifqi Afnila di Kantor Bawaslu yang nenerima laporan, menyatakan pihak terlapor Ridwan SE. bersalah, mengundang menggunakan atribut Pemerintahan Desa, dengan Lambang Negara, stempel basah. dalam peraturan, Kepala Desa tidak boleh Ikut berpolitik dengan berkampanye salah satu Parpol, tutur anggota Bawaslu.

Kadis PMD Kabupaten Batanghari Ikut dalam memberikan keterangan kepada Polisinews, tindakan Kepala Desa Sungai Baung, Ridwan SE, jelas menyalahi aturan sebagai Intansi di bawah Pengawasan PMD.

Polisinews secara langsung menanyakan Peraturan ke Seketaris Dewan Kabupaten Terkait Kasus Ridwan SE dan Akmaludin sebagai anggota DPRD Provinsi. Sekwan membenarkan RESES yang berkempanye mengunakan atribut Kartu Nama, Undangan Kepala Desa mengunakan Stempel Basah, jelas salah, ujarnya. Diduga ada kerja sama atau suap, membuat kasus ini beku?

Warga masarakat Desa Sungai Baung, pelapor, meminta masalah Ini ditindak lanjuti. Seyogya diselesaikan di Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, serta pihak-pihak yang berwenang menangani kasus ini. Untuk menemukan titik terang.
@Ikhsan / Eks

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *