oleh

Persekongkolan Jahat Korupsi Berjama’ah. Diduga Kadis Zulfadli dan Kabid PNF Irsil Manfa’atkan PKBM Nilep Dana BOP

POLISI NEWS, BATANGHARI – Ada-ada saja, cara untuk maling uang negara. Kadis Pendidikan Zulfadli dan Kabid PNF Irsil Kabupaten Batanghari, bersama PKBM diduga sekongkol memanipulasi Dana BOP untuk kepentingan pribadi.

Di Kabupaten Batanghari ada sekitar 22 Lembaga PKBM yang beroperasi. Di antaranya PKBM. Cerdas Muara Tembesi, PKBM. Bersama Pemayung, PKBM. Mandiri Malapari, PKBM. Furkon Batin XXIV, dll.

Praktek manipulasi dan korupsi yang dilakukan oleh mereka, sebut saja : PKBM.Cerdas Muara Tambesi, praktek yang dilakukan oleh mereka, diduga memanipulasi data siswa. Ada sebanyak 1400 data, yang diduga fiktif, dan tidak ada siswanya.

PKBM.Bersama Pemayung, tidak belanjakan dana BOP karena keberadaanya fiktif, sehingga masuk kantung sendiri. Lalu PKBM.Mandiri Malapari, tidak memiliki izin oprasional, tetapi menerima BOP. Kemudian PKBM.Furkon Batin XXIV, manipulasi data SPJ.

Bertahun-tahun para PKBM ini melakukan praktek yang merugikan uang negara ratusan juta rupiah. Mereka bebas beroperasi, tanpa ada pengawasan dari dinas maupun inspektorat Kabupaten Batanghari.

Ratusan siswa tidak pernah mengikuti ujian tapi, tapi dijamin dapat Ijazah Pakat A paket B paket C. Para siswa yang tercatat hanya dimanfaatkan untuk dapatkan dana BOP. Kemudian sebagian dana disetorkan ke dinas. Begitu pula untuk pengambilan ijazah, setiap siswa dikenakan biaya yang signifikan.

Dengan praktek korupsi dilakukan PKBM, Kabid PNF menganggap bahwa, operasional PKBM tidak ada masalah. “Operasional mereka baik-baik saja dan tidak sda yang perlu dipermasalahkan,” ujar Kabid PNF seakan menantang.

Pengakuan dari salah seorang pemilik Lembaga PKBM kepada media Polisi News, mengatakan bahwa, seluruh PKBM tidak pernah diawasi oleh dinas maupun inspektorat. “Karena waktu pencairan dana, PKBM langsung setor ke Kepala Dinas Pendidikan besarta Kabid PNF,” ucapnya bangga karena terlindungi oleh dinas.

“Agar upetinya tidak ketahuan, waktu pembuatan ARKAS dan SPJ diatur sedemikian rupa, dan rekomendasi untuk pencairan BOP lancar, karena mereka dapat hingga ratusan juta dari para PKBM,” sambungnya.

Pemerhati pendidikan yang tau persis kondisi dan cara manipulasinya, kepada Polisi News menuturkan, “setiap kali pencairan BOP telah disusun pos-pos yang dapat pembagian. Uang yang didapat setiap triwulan sangat besar, sehingga operasional PKBM tidak pernah diawasi, yang penting sator lancar,” tutur sumber tadi kesal.

“Apakah lembaga PKBM melaksanakan kegiatan, tidak menjadi masalah. Memanipulasi boleh, yang penting harus bermain cantik hingga mereka aman,” sambungnya.

Pemerhati pendidikan tadi minta, “agar tidak menjadi Pos untuk korupsi oknum pejabat, sudah seharusnya Lembaga PKBM diaudit oleh Auditor eksternal. Dan pejabat yang terlibat harus diperiksa, diproses secara hukum,” pintanya tegas. @Tim Polisinews.